Tak Hanya Stop Operasi SPPG Bermasalah, Komnas HAM Dorong Polisi Turun Tangan di Kasus Keracunan MBG

Tak Hanya Stop Operasi SPPG Bermasalah, Komnas HAM Dorong Polisi Turun Tangan di Kasus Keracunan MBG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara tegas mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya bersikap reaktif terhadap insiden keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Selain menuntut penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah, Komnas HAM mendorong kepolisian untuk segera turun tangan melakukan proses hukum yang transparan, independen, dan berkeadilan bagi para korban.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, pada Jumat (4/9). Menurut Uli, rentetan insiden keracunan yang menimpa peserta didik—baik di sekolah umum maupun pesantren—telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan lagi sekadar kecelakaan kerja yang bersifat kasuistik, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dalam menjaga standar keamanan pangan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pemenuhan hak atas gizi anak bangsa.

“Lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), harus melakukan penegakan hukum yang transparan, independen, dan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan dalam kasus keracunan MBG ini. Tidak boleh ada pembiaran atau impunitas bagi pihak-pihak yang lalai dalam menjaga standar sanitasi dan kesehatan makanan,” tegas Uli.

Data yang dikumpulkan Komnas HAM menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Sepanjang bulan Agustus hingga awal September 2024, tercatat serangkaian insiden keracunan massal di berbagai wilayah di Indonesia. Dimulai dari Kabupaten Jayapura dan Kota Semarang pada bulan Agustus, hingga gelombang keracunan yang terjadi secara beruntun di awal September di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jombang, hingga Kota Solo. Jumlah korban dalam tiap kejadian tidak main-main, mencapai ratusan peserta didik yang mengalami gejala mual, muntah, hingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan puskesmas setempat.

Pola berulangnya kejadian ini memicu kecurigaan bahwa terdapat kelemahan serius dalam tata kelola pangan di tingkat lapangan. Uli menambahkan bahwa tanpa adanya penegakan standar sanitasi harian yang ketat, program MBG yang mulia justru kehilangan legitimasi moralnya. Program yang dirancang sebagai instrumen pemenuhan hak asasi manusia atas pangan yang sehat, justru bergeser menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan dan martabat manusia. Jika standar kualitas pangan tidak segera diperbaiki secara radikal, maka risiko keberlanjutan program ini akan terancam oleh krisis kepercayaan publik.

Lebih lanjut, Komnas HAM memberikan beberapa poin rekomendasi mendesak kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Pertama, penghentian operasional sementara pada SPPG yang menjadi sumber keracunan adalah harga mati. Hal ini diperlukan untuk memutus rantai risiko dan memberikan ruang bagi tim investigasi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap alur pasokan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Evaluasi ini harus bersifat menyeluruh, mencakup kepatuhan terhadap standar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang seharusnya diterapkan di setiap titik distribusi makanan.

Kedua, Komnas HAM menyoroti aspek pemulihan korban. Uli menekankan bahwa pertanggungjawaban pemerintah tidak boleh berhenti pada sekadar permohonan maaf atau janji perbaikan di masa depan. Hak atas pemulihan mencakup jaminan kesehatan fisik yang berkelanjutan hingga korban benar-benar pulih sepenuhnya, serta pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma akibat insiden tersebut. Keracunan massal bagi anak-anak bukan hanya berdampak pada kesehatan organ, tetapi juga pada rasa takut dan ketidaknyamanan mereka dalam mengakses hak pendidikan di lingkungan sekolah.

Dalam konteks penegakan hukum, polisi didorong untuk mendalami apakah ada unsur kelalaian (negligence) atau tindak pidana dalam penyediaan makanan tersebut. Pemeriksaan harus mencakup para vendor, pihak pengelola SPPG, hingga pengawas di lapangan. Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang berdampak pada rendahnya kualitas bahan pangan, maka tindakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Transparansi proses hukum ini sangat penting agar masyarakat, terutama orang tua murid, kembali mendapatkan keyakinan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi anak-anak mereka.

Komnas HAM juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor. Badan Gizi Nasional tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi jutaan porsi makanan yang didistribusikan setiap harinya. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan setempat, serta BPOM menjadi kunci. Sistem pengawasan harus diperkuat di seluruh tahapan: mulai dari pemilihan vendor, pengiriman bahan baku, pengolahan di dapur umum, hingga saat makanan disajikan kepada siswa. Pengawasan berbasis digital atau sistem pelaporan real-time mungkin perlu dipertimbangkan agar kendala di lapangan dapat terdeteksi sebelum jatuh korban.

Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk tetap kritis namun tetap mendukung niat baik program pemerintah. Partisipasi publik dalam mengawasi kualitas makanan yang diterima anak-anak di sekolah dapat menjadi sistem pengawasan sosial (social control) yang efektif. Jika ditemukan makanan yang tidak layak, berbau, atau menyebabkan gejala kesehatan, masyarakat harus segera melaporkannya ke pihak berwenang agar tidak meluas menjadi keracunan massal.

Kasus keracunan ini harus menjadi alarm keras bagi pengelola program MBG. Pemerintah harus sadar bahwa memberikan gizi gratis bukan sekadar memberikan makanan, tetapi memberikan standar keamanan pangan yang tinggi. Apabila standar tersebut diabaikan, maka pemerintah telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk hidup sehat. Komnas HAM akan terus memantau proses investigasi ini dan tidak akan segan-segan menindaklanjuti jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam tata kelola program strategis nasional ini.

Sebagai penutup, Uli menegaskan kembali bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas tertinggi di atas target kuantitas maupun kecepatan distribusi makanan. "Kita tidak bisa mengejar target jumlah porsi jika keselamatan nyawa menjadi taruhannya. Negara harus segera melakukan evaluasi total. Jika tidak, maka program ini akan terus dihantui oleh insiden serupa yang akan merugikan banyak pihak," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian di beberapa daerah yang terdampak telah menyatakan sedang mengumpulkan sampel makanan dari sisa konsumsi siswa untuk diuji di laboratorium forensik. Hasil uji laboratorium ini nantinya akan menjadi dasar utama bagi kepolisian untuk menentukan apakah ada unsur pidana dalam kasus-kasus keracunan tersebut. Sementara itu, pihak sekolah dan orang tua murid masih menanti jaminan konkret bahwa makanan yang akan disajikan di hari-hari berikutnya benar-benar terjamin keamanannya dan telah melalui proses sterilisasi yang lebih ketat dari sebelumnya.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional diharapkan segera memberikan pernyataan resmi mengenai langkah perbaikan sistematis yang akan diambil ke depannya, sehingga ketakutan masyarakat terhadap program MBG dapat segera diredam. Kepercayaan publik adalah aset terbesar dalam keberhasilan program ini, dan satu-satunya cara untuk mempertahankannya adalah dengan transparansi, tanggung jawab, dan penegakan hukum yang tanpa kompromi.